PPKM Darurat Solusi Tepat Cegah Penyebaran Covid-19?

 

     PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah sebuah langkah dari pemerintah dalam upaya untuk membendung penyebaran Covid-19 agar tidak menaikan jumlah angka orang positif terinfeksi karena virus ini. Barusan saja pada awal juli kemarin, pemerintah menerapkan PPKM Darurat yang tepatnya pada tanggal 3 Juli 2021 untuk daerah Jawa-Bali. Penerapan PPKM Darurart ini dimulai dari Jawa dan Bali dikarenakan jumlah laju kenaikan angka positif virus corona sangatlah cepat dan tinggi. Baru setelah 2 pulau ini, diperluaslah PPKM Darurat pada daerah diluar Jawa dan Bali.

     Presiden Jokowi mengatakan, PPKM Darurat ini akan lebih berfokus untuk membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat dari aturan-aturan sebelumnya yang telah dikeluarkan. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengetatan pergerakan aktivitas masyarakat adalah dengan melakukan penyekatan jalan pada beberapa titik jalanan di beberapa daerah. Lalu apakah sampai saat ini pemerintah sudah tepat dalam membuat keputusan PPKM Darurat dan melakukan penyekatan jalan untuk membatasi pergerakan aktivitas dari masyarakat? Apakah angka orang terinfeksi virus corona juga ikut menurun?

     Dari kebijakan PPKM Darurat yang dikeluarkan, diantaranya seperti Work From Home (WFH) wajib dilakukan untuk perusahan perkantoran di sektor non-esensial, jam operasional untuk toko retail dan pedagang dibatasi hingga pukul 8 malam dan tidak diperbolehkan untuk makan ditempat alias hanya boleh dibawa pulang ketika ingin membeli makanan di restoran, rumah makan dan sejenisnya, tempat ibadah ditutup sementara hingga kegiatan belajar mengajar kembali wajib dilakukan secara daring dari yang sebelumnya telah diwacanakan untuk dimulainya sekolah tatap muka.

     Sektor lalu lintas juga terkena dampak dari adanya PPKM Darurat ini, yaitu dengan pemberlakuan penyekatan pada beberapa titik jalan di beberapa daerah. Tujuan dari dilakukan penyekatan ini adalah agar masyarakat bisa dibatasi mobilitas aktivitasnya apabila tidak terlalu mendesak sehingga bisa tetap selalu berada di rumah. Seperti pemberlakuan penyekatan jalan pada daerah di kota Surabaya, tepatnya akses masuk ke kota Surabaya melalui Bundaran Waru. Masyarakat yang dari luar kota Surabaya tidak diperkenankan masuk ke kota Surabaya apabila tidak memiliki kepentingan. Untuk masuk ke kota Surabaya sendiri harus menunjukkan beberapa dokumen yang perlu untuk proses pengecekan oleh petugas yang menjaga pos penyekatan.

     Hingga tulisan ini selesai dibuat, terdapat banyak pro dan kontra seputar penyelenggaraan PPKM Darurat oleh pemerintah pusat di hampir seluruh wilayah di Indonesia ini. Terlebih baru- baru ini masyarakat dibuat pusing oleh kebijakan pemerintah yang seolah-olah terkesan labil atau plin plan. Kenapa bisa begitu? Pada awalnya, PPKM Darurat direncanakan akan dilaksanakan di Jawa dan Bali mulai dari tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Tapi ternyata oleh pemerintah pusat diperpanjang sampai dengan 25 Juli 2021 dengan judul PPKM Level 4. Lalu setelahnya PPKM Level 4 ini masih dilanjut lagi sampai dengan 2 Agustus 2021. Masyarakat merasa kesal, terutama masyarakat Jawa Timur, karena sebelumnya tersebar kabar bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang hingga agustus, lalu Polda Jatim memastikan kabar yang beredar di media social dan group WhatsApp tersebut adalah Hoax. Hingga pada tanggal 25 Juli melalui kanal youtube sekretariat presiden, Presiden Jokowi mengumumkan pemberlakuan perpanjangan PPKM Level 4 sampai dengan 2 Agusuts. Adapun peraturan baru pada masa PPKM Level 4 lanjutan ini yang diterapkan pada masyarakat seperti toko retail dan pedagang dapat beroprasi sampai dengan jam 9 malam. Boleh melakukan makan ditempat pada restoran, rumah makan dan sejenisnya tapi dengan syarat hanya bisa makan ditempat sampai dengan pukul 8 malam dan diberi waktu 20 menit.

     Banyak masyarakat yang kesusahan ketika pemberlakuan PPKM Darurat dari tanggal 3 Juli kemarin, terlebih adalah pelaku industri yang dimana omset penjualan produknya menurun akibat daya beli masyarakat juga menurun. Daya beli masyarakat menurun juga diakibatkan oleh pendapatan masyarakat yang menurun juga, terlebih terdapat beberapa masyarakat yang terkena

     Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada masa PPKM Darurat terdapat kebijakan pusat perbelanjaan seperti Mall tidak boleh beroperasi sehingga membuat sepi pengunjung, adapun bisnis makanan yang terdapat di dalamnya hanya boleh dilakukan untuk Take Away saja. Akibat dari sepinya pengunjung mall ini, tak sedikit toko-toko yang berada di mall-mall akhirnya gulung tikar karena tidak sanggup menanggung pengeluaran untuk membayar sewa tempat dan membayar gaji karyawan, sementara pemasukan sangat sedikit hingga tidak ada sama sekali.

     Para pedagang kecil yang biasanya berdagang di pinggir jalan pun ikut merasa terbebani dikarenakan jam operasional mereka yang dibatasi hingga pukul 8 malam saja. Terlebih pelayanan yang boleh diberikan kepada masyarakat hanya untuk Take Away. Selebihnya dari jam 8 maka ada petugas dari polisi untuk menertibkan pedagang dan kerumunan untuk segera tutup dan pulang. Tak sedikit perlakukan yang aneh dan terasa kasar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Seperti yang terjadi di daerah Gowa, oknum Satpol PP pukuli warga saat Razia PPKM Darurat.

     Sejumlah masyarakat mengatakan tak sanggup menghadapi sulitnya perekonomian di tengah perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa-Bali, hingga di Bandung dan Garut, Jawa Barat, asosiasi pedagang kaki lima, restoran, dan perhotelan mengibarkan bendera putih sebagai tanda mereka menyerah dengan situasi yang ada. Bagaimana tidak, omset penjualan mereka sangat menurun drastic dan mungkin saja bisa minus dikarenakan sangat sedikit hingga tidak adanya konsumen yang datang untuk membeli barang dagangan dan jasa mereka. Kesulitan mendapatkan pengunjung hotel dirasakan karena pembatasan mobilitas aktivitas masyarakat dengan diadakannya penyekatan jalanan.

     Penyekatan jalanan juga dirasakan sangat menyusahkan oleh masyarakat, karena pada dasarnya tidak semua pekerja bisa melakukan pekerjaannya dari rumah (WFH). Contohnya adalah pekerja pabrik, mereka tentunya tidak bisa melakukan pekerjaan yang ada di pabrik dari rumahnya masing-masing. Lalu cerita lain dari penerapan penyekatan ini adalah blundernya petugas dalam mengawal dan mengawasi penyekatan jalanan. Puluhan tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di sejumlah rumah sakit di Kota Surabaya, pada tanggal 7 Juli 2021, gagal menembus barikade penyekatan di Bundaran Waru, padahal beberapa nakes bahkan telah menunjukkan identitas sebagai karyawan rumah sakit, namun tetap ditolak masuk. Mereka sempat bersitegang dengan petugas yang berjaga. Ada lagi akibat penyekatan yang dilakukan malah membuat kemacetan yang menjadi-jadi dijalan tersebut dan secara tidak langsung itu adalah sebuah kerumunan yang secara tidak sadar terjadi karena peraturan penyekatan jalan, hingga akhirnya orang yang ingin memasuki daerah yang jalannya dilakukan penyekatan memilih melewati jalan tikus yang berada diperkampungan, lalu bukankah itu akhirnya sama saja dan tidak berguna? Saya cukup memberi perhatian pada peraturan penyekatan yang menurut saya cukup lucu.

     Dibalik dari semua kasus jelek pada tulisan diatas, satgas covid mencatat bahwa kasus Covid-19 di Jawa dan Bali menurun hingga 24% selama masa PPKM Darurat. Presiden Jokowi pun mengatakan hal demikian bahwa terjadi angka penurunan kasus Covid-19 pada saat konfrensi pers secara daring pada 26 Juli 2021, dengan parameter yang diambil adalah jumlah kamar yang dipakai untuk menampung pasien terinfeksi Covid-19 menurun. Lalu untuk kasus pasien sembuh dari Covid-19 tembus hingga 40.000 pasien. Dikutip dari kanal youtube CNN Indonesia, kasus positif Covid-19 di Indonesia sampai saat ini berjumlah 3.194.733, untuk yang telah sembuh sebanyak 2.549.692 dan angka kematian karena Covid-19 mencapai 84.766. Sementara itu program vaksinasi gratis yang dilakukan pemerintah Indonesia juga terus digencarkan diberbagai daerah dengan harapan agar masyarakat bisa lebih kuat menghadapi serangan badai Covid-19 ini.

     Jadi apakah PPKM Darurat adalah solusi yang tepat cegah penyebaran Covid-19? Bisa dibilang iya bisa dibilang tidak, kenapa? Jawaban dari pertanyaan tersebut tergantung dilihat dari sudut pandang siapa dulu. Kalau menurut saya secara garis besar dari judulnya mungkin sebuah solusi karena tujuan pemerintah untuk membuat orang tetap di rumah dahulu untuk menghindari terjadinya infeksi virus, sementara yang sudah terinfeksi bisa melakukan isolasi mandiri ataupun di rumah sakit, sembari PPKM juga menuju penyembuhan dari virus. Mengingat beberapa waktu kemarin banyak rumah sakit yang sampai overload pasien karena ruangan untuk menampung pasien tidak cukup untuk menampung semua pasien yang datang karena terinfeksi virus. Tapi jangan lupa, disisi lain ada rakyat yang menderita karena sulitnya hidup di masa PPKM Darurat, karena untuk hidup di masa Pandemi Covid-19 saja sudah susah, malah ditambahin PPKM Darurat yang bisa berlevel-level. Tidak semua masyarakat hidupnya enak, memiliki pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, memiliki gaji yang tetap tiap bulannya. Masih banyak masyarakat yang hidupnya dari hari ke hari, hingga bahkan apabila tidak mencari nafkah sehari saja, sudah bingung besok mau makan dengan cara bagaimana. Dimasa yang sulit ini memang sangatlah sulit membuat sebuah kebijakan peraturan agar bisa menangani pandemic Covid-19 dan tetap mensejahterahkan masyarakat. Terlebih buruknya komunikasi yang terjadi dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah yang terkecil.

Daftar Pustaka

https://money.kompas.com/read/2021/07/10/092118826/ppkm-adalah-singkatan-dari- perberlakukan-pembatasan-kegiatan https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210715160642-12-668231/polisi-bantah-ppkm- darurat-diperpanjang-sampai-2-agustus https://otomotif.kompas.com/read/2021/07/06/125146315/ppkm-darurat-catat-titik- penyekatan-di-kota-surabaya https://www.cnbcindonesia.com/news/20210722194422-4-262937/ppkm-effect-mal-rugi-rp-5- t-ritel-bertumbangan-tutup-total https://www.kasn.go.id/details/item/868-oknum-satpol-pp-di-gowa-pukuli-warga-saat-razia- ppkm-darurat-ini-rekomendasi-kasn

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57858982 https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/puluhan-tenaga-kesehatan-gagal-tembus- penyekatan-di-bundaran-waru/ https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/06/12072001/jalan-utama-disekat-warga- malah-beri-akses-jalan-tikus-bagi-pengendara https://news.detik.com/berita/d-5631632/penyekatan-ppkm-darurat-bikin-macet-polisi- ribuan-orang-coba-masuk-jakarta
https://www.youtube.com/watch?v=ABqLvAneI-0 

Erick Wahyudi Prakoso_Mahasiswa Universitas Siber Asia